Sejarah berdirinya Pemuda Pancasila

Organisasi Pemuda Pancasila dideklarasikan berdirinya pada 28 Oktober l959 di Jakarta. Adalah Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang membidani kelahiran organisasi tersebut. IPKI merupakan sayap politik dari para petinggi militer yang masih aktif dalam kedinasan. Tokoh-tokoh pendirinya adalah A. Yani, A.H. Nasution, Gatot Subroto dan masih banyak lagi. Mereka tidak dapat langsung bermain di kancah politik, karena memang undang-undang melarang militer aktif melakukan kegiatan politik praktis. IPKI dilahirkan guna mengemban tugas mulia yakni melindungi NKRI dari rongrongan bahaya laten komunis yang kala itu dimotori oleh PKI.

Setiap gerakan PKI selalu dikontrol dan dibayang-bayangi oleh IPKI. Ketika PKI melakukan manuver politik dengan mendirikan organisasi Pemuda Rakyat, dengan sigap IPKI mendirikan organisasi Pemuda Pancasila pada 28 Oktober l959.

Sejak awal berdirinya, Pemuda Pancasila tidak pernah sepi dari gerakan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Ketika Pancasila dalam ancaman dan hendak dirongrong oleh barisan Pemuda Rakyat beserta kekuatan PKI, dengan sigap kader-kader Pemuda Pancasila tampil sebagai perisai penyelamat.

Sekitar tahun l965 ketika PKI gencar menelusup di segenap sendi kehidupan masyarakat, kerap berhadapan secara fisik dengan anggota Pemuda Pancasila. Sejarah mencatat beberapa kali terjadi bentrokan fisik yang menewaskan anggota organisasi dari kedua belah pihak. Peristiwa gugurnya kader-kader Pemuda Pancasila itu dicatat sebagai peristiwa heroik yang dijadikan api semangat dalam menegakkan panji-panji organisasi.

Menatap Masa Depan

Sejak berdiri hingga di usianya yang ke-48 ini, organisasi Pemuda Pancasila berhasil melewati tiga masa sistem pemerintahan, yakni era Orde Lama, era Orde Baru, dan kini era Orde Reformasi. Jika dahulu Pemuda Pancasila dijadikan tangan panjang untuk merambah dunia politik, kini kondisinya sudah berbeda.

Dalam Mubes VII tahun 2001 di Wisma Kinasih Bogor, diputuskan bahwa Pemuda Pancasila tidak lagi berbentuk OKP namun berubah menjadi Ormas yang bebas dari segala bentuk permainan politik praktis. Dengan keputusan ini maka induk organisasi mencanangkan suatu kebijakan, para kader Pemuda Pancasila ada di mana-mana tapi tidak ke mana-mana.

Arah kegiatan organisasi lebih dititikberatkan untuk bergerak di sektor kegiatan sosial kemasyarakatan yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat hingga ke tingkat basis. Jutaan anggota Pemuda Pancasila yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, eksis dalam dinamika organisasi di tingkat nasional (Majelis Pimpinan Nasional), provinsi (Majelis Pimpinan Wilayah), kota/kabupaten (Majelis Pimpinan Cabang), kecamatan (Pimpinan Anak Cabang), hingga kader di kelurahan sebagai akar rumput atau basis massa terbawah.

Mereka terwadahi dalam organsiasi yang solid, dengan mengedepankan unsur keberagaman : pendidikan, sosial ekonomi, usia, suku ,dan agama. Mulai dari preman hingga tokoh eksekutif, legislatif, pengusaha, tokoh agama, tokoh pendidikan, semuanya berpadu dalam wadah organisasi Pemuda Pancasila.

Berani Melakukan Perubahan

Ke depan PP harus berani melakukan perubahan dan tidak takut akan perubahan artinya bahwa PP yang sebelumnya identik dengan kekerasan yang mengedepankan okol (otot) harus berubah dengan mengedepankan otak (pikiran), ide-ide dan strategi-strategi yang cemerlang dalam menjalankan fungsi organisasi sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat dalam segala aspek kehidupan, menjadikan PP yang mandiri tidak lagi sebagai organisasi yang meminta-minta atau mengharapkan bantuan dana dari pemerintah atau pengusaha, akan tetapi PP dijadikan mitra kerja oleh semua komponen baik Pemerintah maupun Swasta dengan saling memberikan manfaat atau timbal balik.

Dalam bidang politik pun, PP sadar dan akan ikut berperan dan bertanggung jawab dalam membangun bangsa dan negara dengan mendukung secara penuh para kader-kadernya yang berada diberbagai partai politik dan yang berjuang untuk menjadi anggota legislatif maupun eksekutif.

Dalam mengentaskan pengangguran PP akan ikut berperan juga bermitra dengan pemerintah dan pengusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Dengan semboyan "Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang" PP harus siap dan tidak akan surut dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi baik itu perubahan zaman, politik, sistem pemerintahan, kebijakan pemerintah, globalisasi, maupun penggantian pimpinan nasional (suksesi) sekalipun.

Dalam menyikapi ini semua maka PP akan memperbanyak Lembaga-lembaga yang dapat menyentuh ke masyarakat secara langsung dalam naungannya di antaranya adalah Lembaga Hukum (LPPH), Lembaga Bela Negara (Koti Mahatidana), Lembaga Perempuan (Srikandi), Lembaga Pelajar dan Mahasiswa (Sapma, Koperasi, Lembaga Buruh dan Lembaga-lembaga lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan dimasyarakat.

PP ke depan akan mendapat simpati dari masyarakat dan disegani tetapi bukan untuk ditakuti sekaligus mengubah citra negatif terhadap PP, hal ini juga dapat dirasakan keberadaan serta manfaat organisasi oleh para kader dan anggotanya.